SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

YESA, PUTRA and Achmad, Ruben and Ikhsan, Rd.Muhammad (2014) SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02101001036.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (117MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (32MB)
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (29MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001036_9990482266_0021026805_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (29MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga diperlukanjuga cara-cara yang luar biasajuga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana ini. Satu diantara caranya adalah dengan menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum ataujabatan publik (hak politik). Oleh karena itu, judul skripsi ini membahas Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.Persoalan pokok dari skripsi ini adalah urgensi pidana tambahan ini dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam analisis skripsi ini adalah metode normatif yang didukung oleh metode empiris sehingga dapat memperkuat jawaban terhadap permasalahan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa urgensi dari pidana tambahan pencabutan hak politik adalah dapat dilihat dari sisi mencegah terjadinya tindakpidana korupsi, memberikan efekjera (detterence effect), dan merupakan bentuk hukuman baru (politik hukum pidana) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kemudianjuga ada kriteria-kriteria pelaku korupsi dalam penerapan hukuman ini yaitu apakah ia dapat bekerja sama dengan KPK dan juga dilihat dari posisi jabatannya pada saat melakukan tindak pidana korupsi.Akibat hukum pidana pencabutan hak politik ini, pelaku tersebut tindak dapat menggunakan hak dipilih dan memilihnya sesuai dengan pasal 35 ayat (1) KUHP dan lama pencabutannya tetap mengacu pada pasal 38 ayat (1) KUHP. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK atas nama terdakwa Irjen. Djoko Susilo pada kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM, dapat disimpulkan bahwa dirumuskannya tuntutan pidana tambahan ini, agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman yanh berat sehingga dapat mendukung politik kriminal di Indonesia. Kata Kunci. Pencabutan Hak Politik, Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Urgensi, Akibat Hukum, KPK.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pencabutan Hak Politik, Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Urgensi, Akibat Hukum, KPK.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	01 Oct 2024 03:14
Last Modified:	01 Oct 2024 03:14
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158214

Actions (login required)

View Item