KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT 9 / TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

JULIANTO M, DWI and Subari., Albar Sentosa and Ikhsan, Rd.Muhammad (2014) KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT 9 / TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02101001098.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (81MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001098_0021026805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (81MB)
	Text RAMA_74201_02101001098_0021026805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (29MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001098_0021026805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001098_0021026805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001098_0021026805_05_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia begitu juga dengan penyelesaiannya yang masih digunakan dibeberapa masyarakat Indonesia. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang bagaimana kedudukan putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat dan keberlakuan nebis in idem bagi yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalankan sanksi adat tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kedudukan perdamaian adat pada prinsipnya dapat dikatakan sejajar dan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum dengan didasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 berkenaan dengan asas Nebis In Idem berpatokan pada salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 KZPid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 terdapat kalimat “ terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan “ menegaskan berlakunya asas Nebis In Idem bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalanisanksi adat. Kata kunci: Hukum adat, perdamaian adat, Nebis In Idem.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum adat, perdamaian adat, Nebis In Idem.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	03 Oct 2024 01:47
Last Modified:	03 Oct 2024 01:47
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158276

Actions (login required)

View Item