PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PELANGGARAN SUMPAH JANJI JABATAN (STUDY KASUS BUPATI GARUT)

ADITYA, RAHMAT and Syarifuddin, Amir and Febriani, Indah (2013) PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PELANGGARAN SUMPAH JANJI JABATAN (STUDY KASUS BUPATI GARUT). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001131.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (65MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (25MB)
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001131_0028027904_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Demokrasi merupakan sistem kehidupan bernegara yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, dan demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang pelaksanaannya diatur dan dibatasi konstitusi, hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 serta pasal 18. Maka sudah seharusnya mekanisme pemberhentian Kepala Daerah harus menjunjung tinggi hak-hak Kepala Daerah sebagai warga Negara. Berangkat dari hal ini maka ada beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan Impeachment Kepala Daerah di Indonesia dan apakah dasar hakim dalam menyetujui pemberhentian Bupati Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatifyang merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Agung mengenai pelanggaran sumpah janji jabatan terhadap Bupati Garut dan hukum positif lainnya yang disertai dengan kasus-kasus pemberhentian kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan impeachment kepala daerah di Indonesia tidak terlepas dari sistem pemerintahan di Indonesia dan amandemen keempat UUD 1945. Sehingga pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban hukum. Kata kunci: Pemberhentian Kepala Daerah, Pelanggaran sumpah janji jabatan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemberhentian Kepala Daerah, Pelanggaran sumpah janji jabatan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	15 Oct 2024 06:59
Last Modified:	15 Oct 2024 06:59
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158633

Actions (login required)

View Item