ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG DIKATEGORIKAN BERSIFAT TEJISTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO TAHUN 2010

DAMANIK, EKA FRANC and Febrian, Febrian and Febriani, Indah (2013) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG DIKATEGORIKAN BERSIFAT TEJISTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO TAHUN 2010. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401157.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (72MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24MB)
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (26MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401157_0031016203_0028027904_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogianya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi dilapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu. Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/ anggaran negara oleh calon incumbent, dam maraknya moneypolitic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif umumnya diputus dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan putusan sela. MK berkembang paradigmanya tidak hanya membuka dan menciptakan peluang keadilan substantif, juga memperluas keadilan substantif dengan pergeseran dari aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan dan turut memperkuat demokrasi yang berlangsung agar lebih berkualitas sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri. MK berperan akhir menilai semua tahapan parameter penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut sebagai negarawan yang memiliki peran membawa demokrasi dan keadilan tidak hanya untuk Pemilukada saat ini tetapi juga memikirkan masa depan demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Pemilukada, Demokrasi, Paradigma, Keadilan Substantif, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, Masif

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemilukada, Demokrasi, Paradigma, Keadilan Substantif, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, Masif
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	06 Nov 2024 07:23
Last Modified:	06 Nov 2024 07:23
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158967

Actions (login required)

View Item