PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

NOVIANTI, DIRA and Panjaitan, Saut Parulian and Yuningsih, Henny (2024) PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682226069.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (5MB)
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (740kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (714kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (396kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (567kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226069_0021016304_0024018303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindakan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda. Selain ancaman pidana penjara dan denda, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 telah memuat ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan terkait penggantian keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 sesuai dengan KUHP dan untuk menganalisis secara normatif penjatuhan sanksi pidana berupa penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan futuristik, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah menggunakan content analysis untuk kemudian dapat disimpulkan secara deduktif. Penelitian menuju kan bahwa penggantian keuangan negara telah diatur dalam Pasal 18 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan lebih lanjut dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 bahwa terdapat beberapa kategori kerugian keuangan negara. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia hal ini menandakan bahwa keadilan penegakan hukum telah terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Korupsi, Sanksi, Penggantian Uang Tambahan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Dira Novianti
Date Deposited:	08 Nov 2024 07:09
Last Modified:	08 Nov 2024 07:09
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/159155

Actions (login required)

View Item