PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI DESA AEKTARUM KECAMATAN BANDAR PULAU PROVINSI SUMATERA UTARA

NABABAN, MELKI IMBRON and Nashriana, Nashriana and Helmanida, Helmanida (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI DESA AEKTARUM KECAMATAN BANDAR PULAU PROVINSI SUMATERA UTARA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02091001164_0018096509_0021025706_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02091001164_0018096509_0021025706_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (464kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001164_0018096509_0021025706_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (398kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001164_0018096509_0021025706_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (104kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001164_0018096509_0021025706_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (194kB) | Request a copy

Abstract

Begitu pentingnya arus tenaga listrik sebagai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.pelaksanaan usaha penunjang arus tenaga listrik diarahkan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau secara merata untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan sumber energi yang dimiliki. Pengelolaan usaha Penyediaan arus tenaga listrik tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi perorangan atau badan usaha yang melakukan perbuatan kejahatan melawan hukum untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap pelanggaran hukum dalam hal ini Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, sehingga untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana kejahatan ketenagalistrikan diperlukan upaya hukum dengan cara menegakkan hukum oleh apparat penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam arti penelitian yang turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah data dan hasil wawancara itu didapatkan kemudian dikumpulkan untuk dilakukan analisis untuk menemukan masalah yang terjadi dan apa yang menyebabkan sehingga kejahatan itu dilakukan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan secara Deduktif. Dari hasil penelitian dapat dikemukan bahwa untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga masyarakat harus turut serta, sehingga penegakan hukumnya dapat dilakukan secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dari penegakan hukum terhadap pelaku itu adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	arus listrik, ketenagalistrikan, kejahatan, penegakan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK452-454.4 Electric apparatus and materials. Electric circuits. Electric networks T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK9900-9971 Electricity for amateurs. Amateur constructors' manuals
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2703 not found.
Date Deposited:	15 Nov 2019 04:02
Last Modified:	15 Nov 2019 04:02
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16009

Actions (login required)

View Item