HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENJADI KEPALA DAERAH

FEBRIANTO, MUHAMMAD AXEL and Febriani, Indah and Ngadino, Agus (2019) HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENJADI KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011381320023.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (869kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (651kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (417kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (396kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381320023_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (307kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah. Untuk membahasnya, digunakan teori negara hukum dan teori hak politik, dengan metode penelitian yaitu : penelitian hukum normatif; sumber dan jenis data melalui studi kepustakaan dan data sekunder; dianalisis secara deskriptif- analisis; dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah narapidana dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, misalnya adalah hak menduduki jabatan publik yang dipilih (elected official). Jabatan publik yang dibatasi adalah jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemilukada) Persyaratan untuk menjadi kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g, berbunyi : “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Konstitusionalitas pasal tersebut dirubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015, dengan akibat hukum kekuatan mengikat Pasal 7 huruf g yang tetap berlaku, namun harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42- PUU/XIII/2015, hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UU Pemilukada adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat (konstitusional), sepanjang dimaknai sesuai syarat-syarat konstitusional yang diberikan oleh putusan tersebut antara lain : (1) Berlaku bukan Untuk Jabatan publik dipilih (elected official); (2) telah lewat masa waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatanberulang- ulang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Mantan Narapidana, Kepala Daerah, Pemilukada
Subjects:	K Law > KF United States Federal Law > KF1-9827 Federal law. Common and collective state law Individual states
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2980 not found.
Date Deposited:	13 Nov 2019 06:49
Last Modified:	03 Sep 2021 03:03
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16120

Actions (login required)

View Item