Dilema Akibat Hukum Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada

Rumesten, Iza (2014) Dilema Akibat Hukum Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. Jurnal Konstitusi, 11 (4). pp. 693-713. ISSN 1829-7706

[img]
Preview
Text
2._Daft_Isi_MK,_Des_2014.pdf

Download (518kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2._Cover_MK,_Des_2014.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2._Isi_MK,_Des_2014.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Keputusan MK untuk menyerahkan kembali kewenanganya dalam memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah kepada MA menimbulkan polemik dan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. Ada pihak yang berpendapat bahwa keputusan itu sudah tepat dan ada pula pihak yang berpendapat bahwa keputusan MK tersebut keliru. Apapun pandangan dari pendapat yang berbeda tersebut, MK telah berkesimpulan bahwa kuputusan itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tak bisa diganggu gugat. Persoalnnya sekarang adalah bagaimana solusi yang terbaik untuk mengantisipasi persoalan hukum lain yang timbul akibat dari keputusan MK tersebut. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah akibat hukum putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian hukum ini adalah normatif, bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penafsiran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MK untuk mengembalikan kewenangan memutus sengketa pilkada kepada MA sudah tepat, karena pemilihan kepala daerah adalah rezim pemerintahan daerah (pemilu lokal). Akibat dari putusan itu pemerintah harus membentuk lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang sederajat dengan KPU yang dapat disebut komisi pemilihan kepala daerah (KPKD) namun lembaga hanya berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota, untuk tingkat kasasi kewenanganya diserahkan kepada MA.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Dualisme, Sengketa Pilkada
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: iza icut rasyidi
Date Deposited: 15 Nov 2019 07:39
Last Modified: 15 Nov 2019 07:39
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16475

Actions (login required)

View Item View Item