Rumesten, Iza Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 13 (1). 063-082. ISSN 1829-7706
Preview |
Text
1._Cover_Konstitusi,_Mar_2016.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1._Daft_Isi_Konstistsi,_Mar_2016.pdf Download (546kB) | Preview |
Preview |
Text
1._Isi_Konstitusi,_Mar_2016.pdf Download (12MB) | Preview |
Abstract
Pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan Desember 2015, diwarnai dengan dinamika demokrasi dan dinamika politik yang baru. Dinamika itu adalah lahirnya calon tunggal di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada. Hal ini di satu sisi menunjukan bahwa dinamika demokrasi di tanah air semakin menunjukan kemajuan dan masyarakat kita sudah semakin ?melek? dan cerdas politik, tapi di sisi yang lain justru menimbulkan masalah baru yaitu apakah pilkada itu akan diundur atau diterbitkan Perpu. Hal ini terjadi karena pembuat undang-undang tidak memprediksikan akan lahirnya calon tunggal. Fakta ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang belum mampu membuat undang-undang yang memenuhi aspek filosofis dan sosiologis sehingga undang-undang itu dapat diterima dengan baik kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan konflik dan berumur panjang. Karena sudah jamak sekali terjadi di Indonesia peraturan perundang-undangan hanya seumur jagung. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal dan bagaimana langkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal dalam pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa solusi hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi calon tunggal adalah dengan 1). Menghadapkan calon tunggal dengan bumbung kosong, 2). Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pemilu serentak tahun 2017. 3). Menerbitkan Perpu. Sedangkan langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah lahirnya calon tunggal adalah 1. Merevisi UU pilkada, dengan cara menambah bab atau pasal yang khusus mengatur mengenai calon tunggal, 2. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader parpol serta mempersiapkan proses pengkaderan yang matang di internal partai.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | calon tunggal, pemilihan kepala daerah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | iza icut rasyidi |
| Date Deposited: | 15 Nov 2019 07:40 |
| Last Modified: | 15 Nov 2019 07:40 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16486 |
Actions (login required)
 |
View Item |