PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM

PRASTYA, ADIT EKA and Nashriana, Nashriana and Novianti, Vera (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381520271.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (473kB) | Preview
Preview	Text RAMA_74201_02011381520271_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381520271_0018096509_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (291kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520271_0018096509_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (162kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520271_0018096509_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (37kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520271_0018096509_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (51kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520271_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (241kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mensyaratkan setiap usaha pertambangan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Izin tersebut diperlukan mengingat usaha pertambangan memiliki resiko tinggi dan berdampak luas. Tanpa memiliki izin tersebut maka kegiatan pertambangan merupakan tindak pidana di bidang pertambangan. Usaha pertambangan, di satu sisi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satunyanya di Kabupaten Muara Enim, maraknya pertambangan rakyat yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Kegiatan penambangan dilakukan dengan peralatan sederhana. Akibat dari penambangan tidak saja membahayakan penambang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, serta merugikan pemerintah daerah karena hilangnya pemasukan daerah dari sektor pertambangan. Aktivitas penambangan batubara oleh pelaku penambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim, termasuk penambangan illegal karena tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha, merupakan tindak pidana di bidang pertambangan. Terhadap pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penjatuhan pidana kepada pelaku penambangan tanpa izin bertujuan selain memberikan efek jera, tetapi pidana juga dijadikan sarana untuk melindungi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Batubara Tanpa Izin
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 3121 not found.
Date Deposited:	18 Nov 2019 04:45
Last Modified:	18 Nov 2019 04:45
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16765

Actions (login required)

View Item