KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023

PRANATA, DEVI PUTRI and Flambonita, Suci and Zawawi, Dedeng (2025) KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74201_02011282126176_cover.jpg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (313kB)
	Text RAMA_74201_02011282126176.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (816kB)
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (315kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (355kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (92kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (247kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126176_0018077902_0014108302_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (792kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif DPD mantan narapidana korupsi dan; (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 menilai bahwa ketentuan pada Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki permasalahan konstitusionalitas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur masa tunggu calon anggota legislatif mantan narapidana selama lima tahun; dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan mengenai hak politik mantan terpidana seharusnya dapat dibatasi dan kurangnya pengaturan terkait mekanisme verifikasi keterbukaan informasi oleh calon mantan terpidana. Sehingga, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kredibilitas tinggi. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan Hukum, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Devi Putri Pranata
Date Deposited:	11 Mar 2025 02:32
Last Modified:	11 Mar 2025 02:32
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/168207

Actions (login required)

View Item