KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

MANALU, MEGA APRIANA and Panjaitan, Saut Parulian and Rumesten, Iza (2024) KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. Masters thesis, Sriwijaya University.

Preview	Image RAMA_74101_02012682125075_cover.jpeg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (165kB) | Preview
	Text RAMA_74101_02012682125075.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB)
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (358kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (307kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (116kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (119kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125075_0021016302_0027098104_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (543kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang presiden, presiden tersebut menduduki posisi sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government). Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden karena merupakan satu kesatuan pasangan jabatan. Pelaksanaan tugasnya wakil presiden melakukan bantuan kepada presiden. Pelaksanaannya peran dan kedudukan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam membantu presiden dalam menjalankan tugasnya, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Maka permasalahan dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana pengaturan kewenangan wakil presiden di Indonesia bagaimana pengaturannya ?, 2). Bagaimana hubungan kewenangan antara wakil presiden terhadap lembaga negara lain yang ada di Indonesia ?, 3). Bagaimana pengaturan yang seharusnya dia atur mengenai kewenangan wakil presiden pada masa yang akan dating ?. Adapun metode dalam penelitian ini yakni metode hukum normatif dengan pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach), Pendekatan Futuristik (futuristic approach). Adapun Hasil dalam penelitian ini yakni; 1). Secara historis baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 jelas bahwa kewenangan wakil presiden di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil Wakil presiden dalam menjalankan tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas secara spesifikasi. 2). Hubungan wakil presiden dan lembaga negara lainnya wakil presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan yang tegas karena wakil presiden tidak dapat turun secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia, melainkan dengan kewenangan presiden. 3). Kewenangan wakil presiden di masa mendatang dengan melakukan kontruksi hukum dengan memuat landasan konstutusional yang jelas untuk mengatur kewenangan wakil presiden. Perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem terpadu dan proposional. Pembagian tugas dan wewenang secara jelas, ini harus dituangkan dalam konstitusional Indonesia agar tugas dan wewenang wakil presiden punya landasan materil yang kuat dan tegas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Presidensil, Kewenangan Wakil Presiden, Kontruksi Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3150 Public law K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3171-3179 Constitutional principles K Law > K Law (General) > K3289-3367 Organs of government K Law > K Law (General) > K3332-3363 Heads of state and the central government K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law K Law > K Law (General) > K3740-3762 Education
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Mega Apriana Manalu
Date Deposited:	16 Mar 2025 02:05
Last Modified:	16 Mar 2025 02:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/168864

Actions (login required)

View Item