KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MAHESA, BERLIAN and Panjaitan, Saut Parulian and Achmad, Ruben (2025) KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_Cover.pdf] Image
RAMA_74101_02012682125068_Cover.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (125kB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (6MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (207kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (518kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (142kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (160kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125068_0021016304_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran menjelang pemilu yang dilakukan oleh aktor non formal dalam memobilisasi massa menjadi mekanisme yang menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 serta kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu Pasal 523 Ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 dapat ditempuh dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk kebijakan kriminal dalaam menyelesaikan permasalahan pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 diantaranya adalah menggunakan cara penal, tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment) dan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat. Kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 diantaranya adalah sebagai berikut: pelaksanaan peradilan yang tidak efektif, hukum yang tidak berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang tidak terkoordinir dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ketiga, Ancaman pidana dalam UU pemilu direvisi dengan merubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Pemilu, Kebijakan Kriminal, Pasal 523 Ayat 1 dan 2
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Berlian Mahesa
Date Deposited: 17 Mar 2025 04:35
Last Modified: 17 Mar 2025 04:35
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/168971

Actions (login required)

View Item View Item