BENTUK PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945)

PUTRA, M. SYUKUR ADI and Putri, Vegitya Ramadhani and Heydir, Laurel (2016) BENTUK PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (712kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (574kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (486kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (414kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (308kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001120_0027068303_0024115802_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (327kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan kekuatan hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif dengan melakukan pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi, pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini masih memiliki kekurangan yaitu tentang bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua, Tidak adanya kejelasan bentuk putusan, berimplikasi pada kekuatan hukum dari putusan tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara eksplisit mengenai bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan mengenai bentuk putasan ini baru diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mana menurut ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa putusan ini berbentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR). Secara yuridis, ketentuan pasal ini telah memberikan kekuatan hukum yang kuat terhadap bentuk putusan tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun secara teoritis ketentuan pasal ini bertentangan dengan teori tentang jenjang norma dan asas hukum “Lex Superior Derogat Lex Inferior”

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	TAP MPR, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KBP2101-2612 Constitution of the state. Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	18 Nov 2019 11:04
Last Modified:	18 Nov 2019 11:04
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/16964

Actions (login required)

View Item