PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)

INDRAWAN, LENDY and Zulhidayat, Zulhidayat and Pratama, Alip Dian (2025) PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Image RAMA_74201_02011282126252_cover.jpg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (88kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011282126252.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB)
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (401kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (417kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (353kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126252_0003057707_0218119002_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian Putusan judicial review antara MA dengan MK sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara kedua putusan dikarenakan objek pengujian peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016, menanggapi hal ini, DPR melakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengikuti Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah perbedaan penafsiran antara Putusan MA dengan Putusan MK dikarenakan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan yaitu judicial activism dan judicial restraint. Selain itu, DPR seharusnya tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 karena sifat Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang self implementing.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Judicial review, pertimbangan hakim, tindak lanjut putusan judicial review
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Lendy Indrawan
Date Deposited:	06 May 2025 02:05
Last Modified:	06 May 2025 02:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/171491

Actions (login required)

View Item