POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

ARKEEL, MUHAMMAD SYACHDEAN and Adisti, Neisa Angrum and Zulaikha, Almira Novia (2025) POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Image RAMA_74201_02011282126151_cover.jpg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (114kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011282126151.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (5MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (329kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (422kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (212kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (177kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126151_0003128803_0030119403_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana terkait remisi serta implikasi penghapusan syarat Justice Collaborator dalam perspektif teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pencabutan syarat tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan hak yang lebih luas bagi narapidana dalam mendapatkan remisi sesuai prinsip pemasyarakatan. Kesimpulannya, penghapusan syarat Justice Collaborator dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi berpotensi melemahkan efek jera dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan guna menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan kepentingan pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Justice Collaborator, Politik Hukum, Remisi, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Muhammad Syachdean Arkeel
Date Deposited:	21 May 2025 02:00
Last Modified:	21 May 2025 02:00
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/173417

Actions (login required)

View Item