PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

MANUMPAK, HENRY and Novianti, Vera and Utama, Meria (2015) PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Undergraduate thesis, University of Sriwijaya.

Preview	Text RAMA_74201_02101001042_0003117704_0009057805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (542kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02101001042_0003117704_0009057805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (274kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001042_0003117704_0009057805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (222kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001042_0003117704_0009057805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001042_0003117704_0009057805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (159kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Korupsi, merupakan masalah nasional bahkan sudah diakui pula menjadi masalah internasional. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi yang tidak hanya merugikan keuangan negara bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum dan memundurkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa. Hukuman yang diberi terhadap pelaku korupsi harus berat, bahkan hakim juga kerap kali memberi pidana tambahan berupa uang pengganti. Konsep pidana uang pengganti ini dimaksudkan agar para koruptor jera dengan perbuatannya. Latar belakang munculnya pidana tambahan berupa uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu tindakan korupsi. Sedangkan salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti
Subjects:	K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	20 Nov 2019 07:46
Last Modified:	20 Nov 2019 07:46
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17363

Actions (login required)

View Item