PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

SIMATUPANG, REGINA ELISABET and Novianti, Vera and Zulaikha, Almira Novia (2025) PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_cover.jpg]
Preview
Image
RAMA_74201_02011182126010_cover.jpg - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (10MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (370kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (428kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (18kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (140kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011182126010_0003117704_0030119403_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan ke pengadilan dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, pendekatan pemidanaan seharusnya lebih difokuskan kepada pengedar, bukan kepada penyalahguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara narkotika melalui jalur rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, serta anggapan umum bahwa setiap pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman penjara. Idealnya, penghentian penuntutan dengan pendekatan ini dimulai sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih proaktif dalam mendorong proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, tanpa harus menunggu inisiatif dari pelaku. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada penguatan regulasi mengenai hak serta jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan sarana pendukung guna menunjang pelaksanaan rehabilitasi, khususnya di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penuntutan, Peyalagunaan Narkotika, Rehabilitasi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Keadilan Restoratif, Penuntutan, Peyalagunaan Narkotika, Rehabilitasi
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law > K5015.6.C74 Criminal law -- Encyclopedias
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Regina Elisabet Simatupang
Date Deposited: 22 May 2025 07:24
Last Modified: 22 May 2025 07:24
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/173635

Actions (login required)

View Item View Item