ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN BUPATI GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG DI LAKUKAN OLEH KPK

A, MGS. FACHRI DWISETYA W. and Febrian, Febrian and Febriani, Indah (2014) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN BUPATI GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG DI LAKUKAN OLEH KPK. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img]
Preview
Text
RAMA_74201_02101001091_0031016203_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Preview
[img] Text
RAMA_74201_02101001091_0031016203_0028027904_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (338kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001091_0031016203_0028027904_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (252kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001091_0031016203_0028027904_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (133kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001091_0031016203_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (154kB) | Request a copy

Abstract

Hambit Bintih, Bupati terpilih kabupaten gunung mas periode 2013-2018 telah dilarang dilantik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir terlibat dengan kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Tindakan pimpinan KPK yang tidak mengizinkan Hambit Bintih untuk dilantik bisa jadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi dan Undang-undang yang berlaku Karena, KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. dalam menjalankan wewenangnya, seharusnya KPK mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah hukum Indonesia juga terdapat beberapa Kepala Daerah terpilih dengan status tersangka yang tetap di lantik, bahkan ada yang di lantik di dalam rumah tahanan KPK. Dalam skripsi ini akan di anilisis secara yuridis mengenai tindakan pelarangan pelantikan yang telah dilakukan KPK terhadap Hambit Bintih, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Hambit Bintih dalam memperoleh haknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pelarangan Pelantikan, Bupati Gunung Mas, Komisi Pemberantasan korupsi, Analisis Yuridis
Subjects: K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB2000-2035 Public law. The State
Divisions: Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Ms. Volunteer Rizky Laily Nurbaiti
Date Deposited: 21 Nov 2019 06:45
Last Modified: 21 Nov 2019 06:45
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17543

Actions (login required)

View Item View Item