Yoesmar, Fahmi and Basyeban, Abunawar and Rani, Mahesa (2012) Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokerasi Melalui penerapan prinsi good governance. In: Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia. 1, 1 (1). Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tunggal Mandiri, pp. 43-103. ISBN 978-602-8878-40-1
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah negaraprinsif good governance merupakan suatu hal yang dicita-citakan dan diharapkan dapat diwujudkan. Prinsif good governance merupakan suatu perpaduan antara prinsip demokrasi yang meneklankan kepada ketertiban. Unsur-unsur yang ada dalam prinsip demokrsi dan birokrasi kemudian dipadukan dalam penerapan perinsip good governance. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan penerapan prinsif good governance sebagai bentuk rekonsiliasi anatara demokrasi dan birokrasi serta untuk menjabarkan dan menganalisis tolak ukur penerapan keberhasilan prinsif good governance sebagai bentuk rekonsilisasi antara demokrasi dan birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian nondoktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan cara menghimpun (inventarisasi) peraturan-peraturan berupa hukum positif yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian, hasil dari inventarisasi tersebut dicocokkan dengan teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga hasil dari inventarisasi tersebut dapat dilihat apakah penerapannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi. dari hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara sebagai rekonsiliasi antara prinsip demokrasi dan birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan melakukan pembaharuan birokrasi, dianmtaranya denganmelakukan reformasi birokrasi termasuk pula melakukan penegakan hukum atau supremasi hukum. Hal ini dilakukan karena untuk dapat mewujudkan good governance harus dibarangi dengan pembaharuan atau reformasi birokrasi. Bisa dikatakan kalau birokrasi adalah urat nadi pemerintahan suatu negara. Tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan good governance, terutama dibidang pemerintahan adalah keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembaharuan atau reformasi birokrasi, termasuk pula didalamnya menerapkan prinsip demokrasi dalam pemerintahan, karena good governance merupakan perpaduan antara konsep demokrasi dan birokrasi. Untuk dapat melaksanakan semua itu pemerinta harus dapat melaksanakan penegakan hukum terlebih dahulu agar dapat mewujudkan good governance. Keberhasilan pemerintah dalam melakukan penegakan atau supremasi hukum akan sangat mendukung terwujudnya good governance.
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | meria meri meri |
| Date Deposited: | 21 Nov 2019 13:33 |
| Last Modified: | 21 Nov 2019 13:33 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17592 |
Actions (login required)
 |
View Item |