PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013)

HARIWANGSA, TRIDIAN and Nashriana, Nashriana and Yuningsih, Henny (2017) PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02121001222_0018096509_0024018303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02121001222_0018096509_0024018303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (404kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001222_0018096509_0024018303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (618kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001222_0018096509_0024018303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (107kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001222_0018096509_0024018303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (115kB) | Request a copy

Abstract

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Tindak pidana Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 bila dilihat dari tujuan pemidanaan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi adalah dalam putusan ini semua perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi, dalam putusan ini menggunakan teori pemidanaan Relatif, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 menurut pertimbangan hakim semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penjatuhan sanksi pidana, Pelaku, Gratifikasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	21 Nov 2019 09:25
Last Modified:	21 Nov 2019 09:25
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17723

Actions (login required)

View Item