PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN BEBAS PAJAK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (VIENNA CONVENTION 1961) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

OKTARIZA, M HARDIAN and Utama, Meria and Cynthia, Azhara Putri (2025) PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN BEBAS PAJAK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (VIENNA CONVENTION 1961) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74201_02011282126231_cover.jpeg - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (72kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB)
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (321kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (484kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (155kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_05_ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (251kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126231_0009057805_0009029110_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konvensi Wina 1961 mengatur pembebasan pajak bagi pejabat diplomatik, mencakup pajak nasional, regional, dan kota, dengan pengecualian tertentu. Namun, keistimewaan ini sering disalahgunakan, dan mengganggu hubungan antar negara. Dasar hukum keistimewaan ini adalah teori exterritoriality, representative theory, dan functional necessity. Penyalahgunaan tersebut dapat merugikan negara penerima maupun pengirim, berdampak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan negara pengirim maupun negara penerima dalam konteks ini didukung dengan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik yang ditugaskan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai penyalahgunaan keistimewaan ini serta dampaknya terhadap pendapatan negara. Secara realitas ternyata penyalahgunaan kekuasan dan kekebalan terhadap pajak ini sebenarnya telah diatur dalam hukua nasional Indonesia dimana dalam hal ini pemberlakuan pembebasan pajak diberikan dengan ketentuan tertentu menurut hukum nasional dan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini akan membahas isu tersebut berdasarkan Konvensi Wina 1961 dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dapat dilihat bahwasannya dalam pemberlakuan pembebasan terhadap pajak bagi pejabat atau perwakilan diplomatik di Indonesia dapat diberikan dengan melalui tahapan yang diatur oleh Undang-undang nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana penyelesaian apabila terdapat isu serupa yang terjadi di masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1961, Kekebalan Diplomatik, Keistimewaan Pajak, Kepentingan Nasional
Subjects:	K Law > K Law (General) > K524-525 Treaties and other international agreements K Law > K Law (General) > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	M Hardian Oktariza
Date Deposited:	15 Jul 2025 07:41
Last Modified:	15 Jul 2025 07:41
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/178506

Actions (login required)

View Item