KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

PUTERA, ANGGA SEPTIAN DWI and Febrian, Febrian and Iza, Rumesten RS (2025) KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74101_02012682327006_cover.jpg - Cover Image Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (364kB)
	Text RAMA_74101_02012682327006.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB)
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (282kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (383kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (200kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (212kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682327006_0031016203_0027098104_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (974kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, ditemukan bahwa Peraturan Daerah memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah atau legislatif act. Sementara itu, Peraturan Menteri adalah produk hukum yang dibentuk oleh pejabat eksekutif tanpa keterlibatan legislatif, atau eksekutif act, dan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam hierarki hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sehingga secara kedudukan berada di bawah Peraturan Daerah. Meski demikian, dalam praktiknya Peraturan Menteri kerap mengatur norma eksternal yang berdampak luas dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dengan Peraturan Daerah dan menjadi salah satu penyebab overregulation. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penghapusan Peraturan Menteri sebagai instrumen normatif yang mengatur norma eksternal. Pengaturan tersebut seharusnya dialihkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, sedangkan norma yang bersifat internal administratif dapat diakomodasi melalui Instruksi Menteri. Penataan ini diharapkan dapat memperjelas struktur hierarki peraturan perundang-undangan, menghindari tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, serta memperkuat sistem hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Otonomi Daerah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Sistem Hukum Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Otonomi Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Angga Septian Dwi Putra
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:49
Last Modified:	18 Jul 2025 06:49
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/179229

Actions (login required)

View Item