KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT

ALAM, SURYA and Muntaqo, Firman and Trisaka, Agus (2025) KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_cover.jpeg] Image
RAMA_74102_02022682327031_cover.jpeg - Cover Image
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (82kB)
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (9MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (9MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (5MB)
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_02.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (234kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_03.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (277kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_04.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (174kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_05_ref.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (195kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74102_02022682327031_0011116302_9900008889_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Secara sederhana pengertian tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pengaturan terkait larangan kepemilikan tanah absentee dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan agar tanah pertanian dapat tetap produktif, tidak terlantar dan tidak terjadinya perbudakan bagi buruh tani. Tetapi disisi lain, masyarakat setempat tidak keberatan dengan adanya pembeli tanah pertanian miliknya diluar dari kecamatan lokasi tanah karena dianggap menghasilkan keuntungan silang ditengah masyarakat dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi saat ini apa yang dikhawatirkan Pemerintah tidak terjadi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan data pendukung wawancara terhadap stakeholder yang bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih ada kepemilikan atas tanah absentee ditengah masyarakat (diluar pengecualian atas kepemilikan tanah pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977), terutama disektor perkebunan plasma kelapa sawit. Hingga saat ini tidak ada penghapusan atau pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah selaku pelaksana kebijakan atas tanah absentee yang dimiliki masyarakat. Badan Pertanahan Nasional selaku penanggung jawab terhadap peralihan hak atas tanah tetap memproses peralihan dengan beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi pemohon selaku pembeli tanah pertanian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini direkomendasikan agar Pemerintah harus tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi jika memang terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, maka Pemerintah seharusnya juga tidak ragu untuk merevisi aturan tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Hak Atas Tanah, Tanah Absentee,Tanah Pertanian
Subjects: K Law > K Law (General) > K2201-2385 Civil procedure
K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
K Law > K Law (General) > K600-615 Private law
K Law > K Law (General) > K720-792 Property
Divisions: 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User: SURYA ALAM
Date Deposited: 20 Jul 2025 13:36
Last Modified: 20 Jul 2025 13:36
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/179390

Actions (login required)

View Item View Item