EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM

MERTA, M. MARTINDO and Febrian, Febrian and Rumesten, Iza (2025) EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM. Doctoral thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74001_0201368123010_COVER.jpeg - Cover Image Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (198kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_01_front ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (606kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (644kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_06.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_07_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (312kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_0201368123010_0031016203_0027098104_08_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MKH diharapkan menjadi mekanisme pengawasan yang menjamin perilaku hakim tetap sesuai dengan standar integritas dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap hakim masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kelemahan kewenangan Komisi Yudisial, termasuk pembatasan kewenangan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan ketidakditindaklanjutinya rekomendasi sanksi yang diberikan oleh MKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan eksistensi MKH dalam menegakkan kode etik hakim serta merumuskan formulasi pembentukan MKH untuk masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan para ahli hukum, anggota peradilan, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana MKH beroperasi, tantangan yang dihadapinya, dan kerangka hukum yang mendukung fungsinya dalam mengawasi perilaku hakim. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun MKH memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan hakim, pengawasan yang dilakukan masih terbatas oleh kewenangan yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian antara kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan implementasi sanksi disiplin. Kesimpulan penelitian ini adalah meskipun MKH telah dibentuk sebagai bagian dari pengawasan etik, terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat kewenangan MKH, memperbaiki kerangka hukum yang mendukung pengawasan terhadap hakim, serta meningkatakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap peradilan tetap terjaga.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Majelis Kehormatan Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim
Subjects:	K Law > K Law (General) > K2100-2385 Courts. Procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74001-Law (S3)
Depositing User:	M. MARTINDO MERTA
Date Deposited:	24 Jul 2025 08:19
Last Modified:	24 Jul 2025 08:19
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/180283

Actions (login required)

View Item