PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT MILIK PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

ZULKIFLI, ZULKIFLI and Nashriana, Nashriana and Flambonita, Suci (2025) PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT MILIK PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_Cover.pdf] Image
RAMA_74101_02012682125012_Cover.pdf - Cover Image
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (180kB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_Turnitin.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_Turnitin.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (23MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_01_Font_Ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_01_Font_Ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (599kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (396kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (177kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_05_Ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_05_Ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (234kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_06_Lampiran.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125012_0018096509_0018077902_06_Lampiran.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (602kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perkara tindak pidana korupsi serta formulasi pembaharuan hukum dalam pengadaan pesawat Garuda milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan furturistik. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menggunakan system pembuktian terbalik yang segi aturan atau norma hukum yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus korupsi pengadaan pesawat Airbus milik PT. Garuda Indonesia yang diberikan kepada pelaku berupa hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembaruan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di Bagian Ketiga Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 Ayat (1), Pasal 605 Ayat (2), Pasal 606 Ayat (1), Pasal 606 Ayat (2). Sistem pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana di atur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor No 31 Tahun 1999. Pembaruan hukum dalam upaya tindak pidana korupsi dapat menggunakan pengaturan Illicit Enrichment yang merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Illicit Enrichment diberlakukan terhadap terdakwa, bukan sejak awal proses penyelidikan atau penyidikan (tersangka), namun hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Zulkifli Zulkifli
Date Deposited: 29 Jul 2025 01:54
Last Modified: 29 Jul 2025 01:54
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/181258

Actions (login required)

View Item View Item