PENERAPAN EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 763/PEN.PID.B/2011/PN.PLG)

TARIGAN, TIMOTEUS M.P. and Achmad, Ruben and Yuningsih, Henny (2014) PENERAPAN EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 763/PEN.PID.B/2011/PN.PLG). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02091001183_0002095502_0024018303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (521kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02091001183_0002095502_0024018303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (353kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001183_0002095502_0024018303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (451kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001183_0002095502_0024018303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (92kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001183_0002095502_0024018303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (172kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan kerugian keuangan Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu jenis pidana yang diancam dalam undang-undang ini adalah pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dihadapi jaksa eksekutor dalam pengembalian uang pengganti tersebut. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan memakai data yang diperoleh dari hasil wawancara serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Korupsi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2701 not found.
Date Deposited:	29 Nov 2019 03:24
Last Modified:	29 Nov 2019 03:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/18911

Actions (login required)

View Item