Irsan, Irsan and Novera, Arfianna and Laili, Yunial (2009) Eksistensi Lembaga Mediasi Perbankan Independen dalam Melindungi Kepentingan Bank dan Nasabah. In: Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Preview |
Text (Cover Eksistensi Lembaga Mediasi.)
2016_03_16_13_48_08.pdf Download (232kB) | Preview |
Preview |
Text (Isi Eksistensi Lembaga Mediasi)
eksistensi.pdf Download (9MB) | Preview |
Abstract
Bank Indonesia sebalagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Hal-hal yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank dinataranya adalah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang ?Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah? dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang ?Media Perbankan? dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2206 tentang Mediasi Perbankan. Terdapat beberapa alasan mengapa lembaga mediasi terlambat dalam pembentukannya yaitu Penyiapan dana-dana besar sebesar delapan puluh miliar rupiah supaya tidak diblacklist oleh bank sentral. Penambahan modal sebesar itu, memang cukup memberatkan bagi bank. Sehingga beberapa bank sepakat untuk menunda rencana pembentukan lemnbaga mediasi tersebut. Alasan modal juga menjadi penyebab untuk menunda rencana pembentukan LMP. Hal ini dikarenakan jika LMP terbentuk maka bank juga wajib menyalurkan dananya ke LMP. Kondisi yang berbarengan iniliah yang membuat rencana itu terpkasa ditunda. Alasan yang lainnya adalah masih banyak yang harus dipikirkan untuk membentuk LMP. Mulai dari masalah badan hukum, mediator hingga ke masalah teknis pelaksanaannya di lapangan. Sementara, menurutnya Persatuan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) nyata-nyata mengaku belum siap sama sekali untuk membentuk lembaga itu. Alasan yang lainnya bahwa pembentukan lembaga itu dilakukan oleh BI. Kemudian dari sisi Model Ideal, jika diliat dalam hal ini bentuk ideal dari lembaga ini adalah mediasi fakultatif. Kata Kunci : Mediasi, Perbankan, Sengketa, Nasabah
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | Dody Nopriansyah MbuL |
| Date Deposited: | 03 Dec 2019 09:25 |
| Last Modified: | 03 Dec 2019 09:25 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19584 |
Actions (login required)
 |
View Item |