Rani, Mahesa (2016) PEMBATASAN PRAKTEK NEPOTISME PARTAI POLITIK PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dl INDONESIA. Jurnal Simbur Cahaya, XXIII (3). pp. 4627-4636. ISSN 141110-0614
Preview |
Text
Cover_4.pdf Download (718kB) | Preview |
Preview |
Text
isi_4.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Abstrak - Praktek nepotisme yang mengakibalkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia memang mcnjadi persoalan yang rumit. Praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti tersebut sangat susah untuk dihindari, padahal sesunggiihnya praktek nepotisme dan politik dinasti sangat mencederai proses demokratisasi yang tengah berkembang di Indonesia sekarang ini. Upaya untuk membatasi praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti ini memang telah diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Taliun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mcnjadi undang-undang. Akan tetapi setelah Pasal 7 liuruf r undang-undang tersebut diajukan uji materiil kc Mahkamah Konstitusi, politik dinasti scolah-olah dilegalkan. Tulisan ini membahas upaya apa yang harus dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membatasi praktek nepotisme yang bisa mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dimulai dari mcrekrut dari azval orang-orang berkualitas dan berintcgritas yang ingin menjadi kader partai politik, pemilihan secara demokratis dalam internal partai politik yang ingin menjadi calon kepala daerah atau zoakil kcpala daerah tanpa praktek nepotisme, hingga upaya menyadarkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara baik bila tiba penyelenggaraan pilkada, serta memilih calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan berintcgritas baik tanpa iming-iming politik uang, hingga upaya pengaivasan dari masyarakat terhadap fenomena nepotisme yang mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | nepotisme, politik dinasti, partai politik, pilkada |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Dody Nopriansyah MbuL |
Date Deposited: | 05 Dec 2019 03:19 |
Last Modified: | 05 Dec 2019 03:19 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19635 |
Actions (login required)
View Item |