Pemerintah yang baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) yang Demokratis

Muntaqo, Firman (2013) Pemerintah yang baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) yang Demokratis. Jurnal Spektum Hukum, 10 (2). pp. 19-51. ISSN 1858-0246

[thumbnail of cover_14.pdf]
Preview
Text
cover_14.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of isi_10.pdf]
Preview
Text
isi_10.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Dempkrasi itu adalah kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, dan kebebasan itu bukan berarti mayoritas bisa berkuasa serta boleh mengabaikan peraturan dan landasan utama pembentukan sebuah negara maupun wilayah. Indonesia sedang dalam proses tranformasi demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. tak terelakkan lagi, di perlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian demokrasi yang compatible dengan konteks yang dihadapi, terlepas dari upaya untuk menemukan format demokrasi yang compatible bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dalam UUPA yang merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD NKRI 1945 telah meletakkan konsep dasar pengaturan pemanfaatan lahan / tanah atas dasar sistem ekonomi kerakyatan, sebagai perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai Politik Hukum Agraria, termasuk politik penyelesaian KOnflik Lahan, termasuk bidang perkebunan. berdasarkan UUPA yang menyatakan, bahwa hukum agraria nasional berdasrkan hukum adat, maka sejatinya pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah pada level masyarakat yang terorganisir dalam kesatuan yang disebut "Masyarakat Hukum Adat" (misalnya "Marga" di Sumatera Selatan) telah menggambarkan begaimana demokrasi lokal (local Democracy) di praktekkan. Praktek demokrasi dalam pengelolahan dan pemanfaatan tanah pada masyarakat hukum adat seharusnya dapat menjadi bahan barharga dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, sekaligus sebagai bahan pembentukan instrumen hukuk bagi penyelesaian konflik pertanahan.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Demokrasi, Demokrasi ekonomi, varian Demokrasi, Demokrasi Ekonomi di Indonesia, Konflik Lahan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
Date Deposited: 06 Dec 2019 02:57
Last Modified: 06 Dec 2019 02:57
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19659

Actions (login required)

View Item View Item