PANJAITAN, DENNY DEWANTO and Febriani, Indah and Vegitya Ramadhani, Putri (2017) PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02111001096.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74201_02111001096_0028027904_0027068303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (647kB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02111001096_0028027904_0027068303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (444kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02111001096_0028027904_0027068303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (345kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02111001096_0028027904_0027068303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (224kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02111001096_0028027904_0027068303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (116kB) | Request a copy |
Abstract
Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sebelum lahirnya Pancasila dan terdapat pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sejumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas diatur mengenai jaminan perlindungan hak-hak manusai terutama di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang salah satu diantaranya mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bahwa tujuan Komnas HAM dibentuk adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), meningkatkan perlindungan, penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, serta Mediasi tentang HAM. Sengketa Pembebasan Lahan di Jakabaring milik UIN Raden Fatah Palembang antara warga dengan pihak UIN Raden Fatah bermula dari adanya rencana pembangunan Kampus II UIN Raden Fatah yang akan segera dikerjakan. Diatas lahan UIN Raden Fatah itu telah bermukim sejumlah warga baik yang memiliki hak atas tanah maupun tidak. Sengketa ini telah berhasil dimediasi oleh Komnas HAM sebagaimana sesuai dengan peran Komnas HAM. Komnas HAM telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani perannya dalam kasus pembebasan lahan UIN Raden Fatah, dengan melakukan pendekatan kepada korban bahwa yang mana kepentingan terlebih dahulu diprioritaskan dan yang mana yang nanti diprioritaskan, dan atas peran Komnas HAM tersebut, warga yang bertempat tinggal di lahan UIN Raden Fatah diberikan ganti rugi dan direlokasikan ke rumah susun sewa di Kertapati, Palembang.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | HAM, KOMNAS HAM, Mediasi, Pembebasan Lahan |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs Dies Meirita Sari |
Date Deposited: | 10 Dec 2019 08:00 |
Last Modified: | 10 Dec 2019 08:00 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/21154 |
Actions (login required)
View Item |