Gofar, Abdullah (2013) Itsbath Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Melalui Pengadilan Agama. Simbur Cahaya FH, 20 (52). ISSN 14110-0614
Preview |
Text
cover_9.pdf Download (127kB) | Preview |
Preview |
Text
isi_7.pdf Download (423kB) | Preview |
Abstract
Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seakan-akan membatasi terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum UUP berlaku saja, dapat diajukan permohonan itsbat nikah (penetapan perkawinan) yang diajukan oleh salah satu pasangan yang pernah menikah secara agama atau ahli waris mereka guna untuk mendapatkan harta warisan. Jika perkawinan yang pernah dilakukan dapat dibuktikan oleh pemohon di Pengadilan Agama dan disahkan, maka harta almarhum dapat dibagi kepada ahli warisnya. Ketentuan UUP tersebut, dapat diartikan bahwa hukum negara hanya memberi kesempatan terhadap para pihak dan pasangan yang menikah sebelum berlakunya UUP saja. Padahal kenyataannya sangat sulit untuk memaksakan aturan normatif tersebut tidak dilanggar oleh pasangan yang menikah.Pelanggaran adminstratif di bidang perkawinan terus terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu tanpa dapat dicegah. Meskipun dibuat undang-undang yang ketat oleh negara, ternyata banyak perkawinan yang terjadi setelah berlaku UUP yang tidak terdaftar. Berbagai alasan yang melatarbelakanginya, seperti perkawinan poligami, perkawinan diam-diam (sirri), hilangnya akta nikah, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, sehingga pasangan tidak punya akta nikah. Perumusan di dalam UUP, setidaknya menutup kesempatan pasangan untuk mengajukan itsbath nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkannya. Banyak ditemui di masyarakat, perkawinan yang dilakukan pasangan sah secara syariat agama tanpa dilakukan pencatatan. Dilihat dari jumlah perkara di Pengadilan Agama, pasangan yang menikah mengajukan istbath nikah sangat sedikit, dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak maupun gugat cerai. Fenomena nikah massal yang berkembang di masyarakat sebagai cara pengalihan issu tentang itsbath nikah. Kecilnya jumlah warga masyarakat yang mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama perlu disikapi dengan memperbaiki hukum materiil dan hukum acara. Apabila tidak diantisipasi dan langkah memperbaiki undang-undang yang ada, maka dapat diprediksi ke depan jumlah pernikahan yang tidak terdaftar atau pasangan yang sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya akan semakin bertambah
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengadilan Agama, Itsbath Nikah, Perkawinan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | backup admin |
| Date Deposited: | 24 Jan 2020 08:14 |
| Last Modified: | 24 Jan 2020 08:14 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25194 |
Actions (login required)
 |
View Item |