Suhadi, Antonius (2011) Akibat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi. Simbur Cahaya (45). pp. 2607-2616. ISSN 14110-0614
Preview |
Text
Cover_3.pdf Download (143kB) | Preview |
Preview |
Text
Akibat_Hukum_Atas_Kewenangan_Menteri_Keuangan.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Karya tulis yang berjudul ?Akibat Hukum atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi? akan menguraikan dan menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang undang No.37 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi,perusahaan reasuransi,dana pensiun,atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kontradiktif dengan penjelasannya yang intinya menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana akibat hukum atas kewenangan Menteri Keuangan sebagai pihak pemohon pailitnya terhadap perusahaan asuransi. Kesimpulan:adanya kewenangan tunggal dari Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menutup hak debitur,kreditur, dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pailit sebagaimana yang ditentukan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No.37 Tahun 2004. Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan untuk memailitkan perusahaan asuransi sangat sulit karena dampaknya sangat luas.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Menteri Keuangan,pailit,perusahaan asuransi dan reasuransi |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | backup admin |
Date Deposited: | 23 Jan 2020 07:56 |
Last Modified: | 23 Jan 2020 07:56 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25418 |
Actions (login required)
View Item |