PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

SHOLIHUN, AHMAD and Hasan, Kn. Sofyan and Afrilia, Dian (2020) PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281621208.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281621208_TURNITIN Checker 10%.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011281621208_0015015802_0013048210_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281621208_0015015802_0013048210_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (477kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281621208_0015015802_0013048210_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (561kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281621208_0015015802_0013048210_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281621208_0015015802_0013048210_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (119kB) | Request a copy

Abstract

Persoalan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang) tentu saja hadir melihat realitas masyarakat yang masih dalam kategori menengah kebawah atau warga miskin. Secara data pada tahun 2013 keatas, terdapat 1,1 Juta penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang terkategori warga miskin. Hal tersebut fluktuatif dari tahun ketahun meskipun terkadang naik turun, tetapi dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumatera Selatan tidak pernah turun dari 1 juta penduduk yang terkategori miskin. Bahwa berdasarkan data dari LBH Palembang terdapat total kasus sebanyak 93 total perkara sepanjang 2018, dimana perceraian menyumbang persentase yakni sebesar 62 kasus. Adapun perkara perceraian yang dimaksud adalah perkara cerai gugat dan cerai talak. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat penulis yaitu Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum dan apakah faktor penghambat dan pendukung pemberian bantuan hukum untuk warga miskin dalam perkara perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif didukung dengan Empiris, Normatif melihat peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara, karena melihat bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa, prosedur bantuan hukum pada umumnya sama yang membedakan hanya harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau surat tunjangan sosial lainnya dan dimana kendala yang dihadapi pemohon sulit untuk mendapatkan surat tersebut tetapi demikian sekarang ini sudah didukung dengan Syarat yang dipermudah dari peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pemberian bantuan hukum, warga miskin, perceraian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemberian bantuan hukum, warga miskin, perceraian
Subjects:	K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 6322 not found.
Date Deposited:	07 Jul 2020 06:11
Last Modified:	07 Jul 2020 06:11
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/31086

Actions (login required)

View Item