ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN BERKAITAN DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM

CHRISTIAN, HANS and Subari, Albar Sentosa and Arpan, Amrullah (2018) ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN BERKAITAN DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381419287_ 0001015528_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (304kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381419287_ 0001015528_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (337kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419287_ 0001015528_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (248kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419287_ 0001015528_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (211kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419287_ 0001015528_05.ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (216kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis tentang hukum kewarisan adat cina yang tidak memberikan hak mewaris bagi anak perempuan berkaitan tentang asas persamaan kedudukan di depan hukum”. Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode normative yaitu metode yang bersumber dari data-data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain metode normatif penulisan skripsi ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Sebagai akibat dari politik hukum kolonial (zaman hindia belanda), maka terjadilah pluralisme hukum dibidang hukum perdata termasuk didalamnya hukum kewarisan. Hukum waris ini hanya berlaku untuk golongan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 dan 163 IS. Khusus bagi golongan Cina menurut ketentuan Hukum yang berlakukan KUHPerdata, kecuali mengenai Hukum keluarga. Dengan demikian, Hukum Keluarga (termasuk di dalamanya Hukum Kewarisan) berlaku Hukum Adatnya sendiri. Menurut Hukum Adat Golongan Cina, anak perempuan tidak dapat waris, hal ini bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar 1945. Atas dasar itulah penulis tertarik menulis ketentuan Hukum Adat Cina ini. Dengan metode dekriptif kualitatif, penulis mengkaji aturan-aturan yang berkaitan, buku-buku, maupun pendapat para Tokoh Masyarakat Cina. Akhirnya sampailah penulis sampai kesimpulan bahwa latar belakang dari Masyarakat Golongn Cina yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar, dan berlakunya wasiat wajib bagi anak perempuan tunggal dan status berlakunya hukum adat cina bagi masyatrakat cina di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewarisan, Golongan Cina, Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1000-1395 Commercial law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	13 Aug 2019 02:03
Last Modified:	13 Aug 2019 02:03
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4175

Actions (login required)

View Item