WEWENANG JAKSA MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (ILLEGAL LOGGING) DI SUMATERA SELATAN

ILHAM, MUHAMMAD and Nasse, Syarifuddin Petta and Nashriana, Nashriana (2018) WEWENANG JAKSA MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (ILLEGAL LOGGING) DI SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381419272_0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (558kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381419272_0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (585kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419272_0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (287kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419272_0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (102kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419272_0014125402_0018096509_05.ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (234kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul Wewenang Jaksa Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal Logging) di Sumatera Selatan, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan Tinggi Seumatera Selatan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan (illegal logging)?, (2) Mengapa Kejaksaan baru pertama kali melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan?. Dari hasil pembahasan penelitian mengenai wewenang jaksa melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perusakan hutan ini, jaksa mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang dijadikan dasar hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan namun tidak mempunyai aturan lebih lanjut mengenai cara beracara jaksa sebagai penyidik yang membuat ini menjadi faktor mengapa selama ini jaksa tidak melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perusakan hutan walaupun undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah memberi wewenang terhadap jaksa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Wewenang Jaksa, Perusakan Hutan, illegal logging.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	15 Aug 2019 07:47
Last Modified:	15 Aug 2019 07:47
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4403

Actions (login required)

View Item