APRILIA, GALUH NUR and Panjaitan, Saut Parulian and Basyeban, Abunawar (2018) HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGRAAN DI INDONESIA (KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH ). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Preview |
Text
RAMA_74201_02011381419316_0028046108_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02011381419316_0028046108_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (496kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419316_0028046108_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (579kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419316_0028046108_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (235kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419316_0028046108_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (223kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian yang berjudul Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dimana dalam hal ini mengkaji mengenai Kasus Fahri Hamzah Yang di Recall Oleh Partai PKS di tahun 2016 yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan hukum di dalamnya, Penelitian ini di fokuskan pada mekanisme perrecallan yang dilakukan partai politik terhadap Fahri Hamzah, apa akibat hukum merecall anggota parlemen bag sistem ketatanegaraan di Indonesia dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anggota parlemen yang dikenakan recall. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue Approach atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan dan Conceptual Approach atau pendekatan dengan menggunakan konsep. Hasil Penelitian ini adalah Bahwa sifat Putusan Mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik di luar hal kepengurusan, yakni tentang pelanggaran hak anggota parpol, tidak bersifat final and baiding sehingga dapat di ajukan ke pengadilan, saat ini recall menjadi alat untuk pengawasan terhadap anggota parlemen dan selanjutnya anggota parlemen yang merasa keberatan terhadap penjatuhan recall dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan sesuaidengan pasal 241 UU no 17 Tahun 2014.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Recall, Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai Politik. Pergantian Antar Waktu. |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs Sri Astuti |
Date Deposited: | 19 Aug 2019 07:03 |
Last Modified: | 19 Aug 2019 07:03 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4552 |
Actions (login required)
View Item |