ANALISIS YURIDIS SURAT PERJANJIAN PENGALOKASIAN LAHAN YANG DIKELUARKAN BP BATAM KEPADA PENGGUNA LAHAN SEBAGAI PENERIMA ALOKASI LAHAN

ERYANTO, RIZKI and Novera, Arfianna and Handayani, Sri (2018) ANALISIS YURIDIS SURAT PERJANJIAN PENGALOKASIAN LAHAN YANG DIKELUARKAN BP BATAM KEPADA PENGGUNA LAHAN SEBAGAI PENERIMA ALOKASI LAHAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (560kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (511kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (449kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (82kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001051_ 0003115706_0007027001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Implikasi adanya dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, adanya Hak Menguasai Negara yang terdapat dalam Undang-Undang, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Kemudian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Mengenai HPL di pulau Batam, dipegang oleh sebuah Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau sering disingkat dengan OB yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang telah beralih menjadi BP Batam mengeluarkan Surat Perjanjian kepada Pengguna Alokasi Lahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengalokasian lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam kepada pengguna lahan sebagai penerima alokasi lahan telah sesuai dengan proses administrasi yang ada di BP Batam. Sedangkan, Hak dan Kewajiban antara BP Batam dengan Pengguna Alokasi Lahan sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian antara kedua belah pihak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Surat Perjanjian, BP Batam, Pengguna Lahan, Hak Pengelolaan, Pulau Batam
Subjects:	K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	20 Aug 2019 01:58
Last Modified:	20 Aug 2019 01:58
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4580

Actions (login required)

View Item