EFEKTIVITAS HUKUM DALAM TINDAKAN OTOPSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

ARITAFIKA, RIZKY and Nasse, Syarifuddin Petta and Nashriana, Nashriana (2018) EFEKTIVITAS HUKUM DALAM TINDAKAN OTOPSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381520280_ 0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (798kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381520280_ 0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (507kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520280_ 0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (654kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520280_ 0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (204kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520280_ 0014125402_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (530kB) | Request a copy

Abstract

Dalam suatu pembuktian dalam tingkat penyidikan otopsi merupakan hal yang yang penting untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Sesaui dengan Pasal 133 ayat (1) yakni “ dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Efektivitas tindakan otopsi terhadap tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan merupakan hal yang efektif untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Adapaun faktor-faktor penghambat yang ditinjau dari faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Pasal 134 KUHAP ayat (2) mengenai keluarga menolak diadakannya bedah mayat atau Otopsi, sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak dilakukan bedah mayat untuk kepentigan peradilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Otopsi, Penyidikan, tindak Pidana Pembunuhan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	20 Aug 2019 04:18
Last Modified:	20 Aug 2019 04:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4620

Actions (login required)

View Item