PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH YANG BERSERTIPIKAT DAN TIDAK BERSERTIPIKAT GUNA PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DAYUNG ASIAN GAMES 2018 DI KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN

SAMARIAH, PITRI MARIANI and Arpan, Amrullah and Subari, Albar Sentosa (2018) PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH YANG BERSERTIPIKAT DAN TIDAK BERSERTIPIKAT GUNA PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DAYUNG ASIAN GAMES 2018 DI KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381419377_0001015528_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (832kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381419377_0001015528_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (413kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419377_0001015528_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (406kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419377_0001015528_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (89kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419377_0001015528_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (91kB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan hamparan permukaan bumi tempat manusia hidup yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus diatur. Menurut Hukum Indonesia pengaturan Penguasaan Tanah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undangan lainnya. Tanah yang dikuasai oleh warga dapat dialihkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum, atas dasar itu peraturan terakhir mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan ini menjadi acuan dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Venue Dayung dikawasan Jakabaring Sport City, dalam Pengadaan Tanah itu timbul masalah apakah orang yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat ( tidak dapat membuktikan adanya sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dibayar ganti ruginya oleh pemerintah ), jika muncul pihak ketiga yang menuntut ganti rugi juga perihal bidang tanah tersebut telah dibayar kepada pihak yang lain apakah Pemerintah Provinsi harus membayar lagi. Dengan metode deskriptif kualitatif penulis mengkaji peraturan Hukum Tanah dan teori-teori yang relevan. Akhirnya sampailah pada kesimpulan dan saran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengadaan Tanah, Tanpa Sertipikat
Subjects:	K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB491 Civil law (General)
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	20 Aug 2019 08:16
Last Modified:	20 Aug 2019 08:16
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4650

Actions (login required)

View Item