PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR 12 TAHUN 2020 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

RAHMA, DESTY NUR and Zaidan, Murzal and Turatmiyah, Sri (2021) PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR 12 TAHUN 2020 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (76MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (29MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (265kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (235kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (76kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_06_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_06_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (140kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_07_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_0012036004_0001116501_07_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (46MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281722139_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011281722139_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Peristiwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap berbagai urusan kehidupan masyarakat, termasuk urusan keperdataan, khususnya perihal pelaksanaan perjanjian. Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, dilanjutkan dengan terbitnya berbagai regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi keleluasaan masyarakat untuk beraktivitas. Akibatnya, kegiatan masyarakat menjadi tidak efektif dan terhambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang dapat digunakan sebagai sebab pembatalan perjanjian dimasa pandemi COVID-19 ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan upaya hukumnya apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dilakukan pembatalan perjanjian apabila tercantum klausul upaya hukum pembatalan perjanjian sebagai solusi penyelesaian perjanjian para pihak yang terkendala karena terjadi keadaan memaksa atau force majeure, khususnya keadaan seperti pandemi COVID-19 atau apabila tidak tercantum klausul yang disepakati bersama sebelumnya, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUH Perdata para pihak dapat secara bersama-sama dengan bertikad baik dan sepakat untuk menarik kembali suatu perjanjian. Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh sebelah pihak yang mengklaim terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 sebagai dasar force majeure untuk membatalkan perjanjian. Pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai force majeure karena telah memenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi termasuk force majeure yang bersifat relatif atau sementara. Upaya Hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian ialah dapat melakukan upaya renegoisasi bersama terkait pelaksanaan prestasi perjanjian.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perjanjian, Pandemi COVID-19, Force Majeure
Subjects: K Law > K Law (General) > K7265-7305 Contracts
K Law > K Law (General) > K840-917 Contracts
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: ms Desty Nur Rahma
Date Deposited: 24 May 2021 02:37
Last Modified: 24 May 2021 02:37
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/46602

Actions (login required)

View Item View Item