IMPLIKASI HUKUM SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP DALAM PERKARA PIDANA

RIYANTO, AGUNG WAHYU and Nasse, Syarifuddin Petta and Nashriana, Nashriana (2018) IMPLIKASI HUKUM SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP DALAM PERKARA PIDANA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_01_front.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (904kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (312kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (322kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (96kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_05_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (881kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul Implikasi Hukum Surat Dakwaan yang Tidak Cermat Jelas dan Lengkap Dalam Perkara Pidana, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indomesia Terbagi menjadi berbagai bidang yaitu dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum namun terkhusus dibidang pidana yakni berdasrkan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang itu sendiri dan dapat ditemukan salah satu tugas dan wewenang tersebut adalah membuat surat dakwaan. Metode penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum yang terdapat dalam surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap beserta batasan-batas dari suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap. Tercantum pada Pasal 143 Ayat (2) huryf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka jika sarat tersebut tidak sempurna dengan demikian dikatakan tidak memenuhi syarat materil yang artinya implikasi suatu surat dakwaan adalah batal demi hukum kemudian terdapat berbagai macam batasan-batasan yang dikemukan oleh para ahli namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan-batasan dari surat dakwaan tersebut, agar dakwaan memenuhi syarat yang telah ditentukan maka sebaiknya penuntut umum lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suart dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kejaksaan, Surat Dakwaan, Penuntut Umum.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	21 Aug 2019 08:10
Last Modified:	21 Aug 2019 08:10
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4733

Actions (login required)

View Item