TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN

EL-RAZY, RIDHO and Hasan, Sofyan and Putri, Vegitya R (2018) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (703kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (204kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (321kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (135kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121401063_0027068303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (471kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Implementasi Tugas serta Wewenang LPPOM MUI Sumsel,dengan Latar belakang lahirnya UU No. 33 Th. 2014, yang menuntut adanya Badan tersendiri dalam pemberian / label halal Makanan, Obat-obatan dan kosmetika, sampai saat ini masih dilaksanakan oleh LPPOM MUI Sumsel. Dengan Rumusan Masalah:1 bagaimana konsep yuridis UU RI No.33 Th. 2014 terhadap kepastian hukum lembaga Pengkajian pangan,Obat-obatan, dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel 2. Bagaimana implementasi LPPOM MUI di sumsel dalam memberikan jaminan kehalalan terhadap Konsumen? Penelitian ini Bersifat Empiris, disamping mengkaji dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Juga menggunakan logika induktif yang peneliti lakukan di kantor LPPOM MUI Sumsel dan di dapatkan kesimpulan sebagai berikut? Konsep yuridis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap kepastian hukum lembaga pengkajian pangan,Obat-obatan, Dan konsmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel, sebenarnya tidak berlaku lagi, krena Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Mengamanatkan badan tersendiri dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun sementara waktu, masih berlaku. Selanjutnya implementasi LPPOM MUI Sumsel dalam memberikan jaminan kehalalan terhadap konsumen telah dilakukan sesai dengan prosedur, dimana produsen mengajukan kepada LPPOM MUI, Setelah itu akan diadakan pengauditan dan kemudian hasilnya akan di sidangkan pada siding komisi fatwa untuk selanjutnya dikeluarkan label halalnya atau tidak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetika
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	22 Aug 2019 03:05
Last Modified:	22 Aug 2019 03:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4752

Actions (login required)

View Item