REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

HARJANTO, ALNOVIANO and Rifai, Amzulian and Rumesten, Iza (2020) REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_ 02012681822021.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012681822021_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74101_02012681822021_0002126401_0027098104_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (863kB) | Preview
	Text RAMA_74101_02012681822021_0002126401_0027098104_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (643kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681822021_0002126401_0027098104_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (585kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681822021_0002126401_0027098104_4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (162kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681822021_0002126401_0027098104_06_Refrensi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (432kB) | Request a copy

Abstract

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu petugas pemilu di Indonesia, dengan dikuatkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu Bawaslu mendapat rintangan dengan adanya pelanggaran dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, adminitrasi dan pelanggaran kode etik. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Tindakan hukum Bawaslu dalam kecurangan pemilu pilkada dan Kontruksi hukum kewenangan Bawaslu dalam mencegah kecurangan pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen seperti UU No. 15 ahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Tehnik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kewenangan Bawaslu Provinsi belum sesuai UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran adminitrasi Pemilu. Seharusnya, penanganan pelanggaraan sengketa adminitrasi pemilu perlu diperjelas karna selama ini, banyak perkara pemilu yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi diluar kewenangan Mahkamah. Tindakan hukum Bawaslu mengenai kecurangan Pemilukada. Pertama, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Kontruksi Hukum kewenangan Bawaslu Pertama, fungsi pengawasan di kuatkan dengan kerjasama Kpu, peserta pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, Kedua, penyederhanan sistem penegakan hukum dalam penyelesaian pemilu yaitu Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran adminitrasi pemilu, dan menjadi penyidik serta penuntut atas dugaan pelanggaran pemilu yang berdampak langsung terhadap hasil pemilu.

Item Type:	Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Rekontruksi Hukum, Tindakan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Alnoviano Harjanto
Date Deposited:	03 Jun 2021 07:34
Last Modified:	24 Jun 2021 02:58
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/47539

Actions (login required)

View Item