WIRANATA, FALDI and Polani, Rosmala and Ernaningsih, Wahyu (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN, ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_52061001059.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (74MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (727kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52061001059_0024025701_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (38MB) | Request a copy |
Abstract
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam perspektif Perlindungan Anak, perkawinan tidak dicatatkan jelas sangat merugikan anak-anak, karena mereka tidak tercatat sebagai anak sah. Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Itu berarti sekitar 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir/akta lahir, dan tidak akan mendapatkan hak waris, dan lain-lain dampak yang ditimbulkan ketiadaan surat/akta kelahiran tersebut. Lebih dari itu, dari pernikahan siri itu terdapat 35 juta anak-anak yang terlahir “tanpa ayah”. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hubungannya dengan akta kelahiran adalah bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu. Sedangkan dalam hal perkawinan, yang dapat menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yaitu wali hakim. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Anak, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan, Akta Kelahiran |
Subjects: | K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB100.A-Z Proverbia. Legal maxims. Brocardica juris. Regulae juris. By author or title, A-Z K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KBP144 General works > KBP144.I857 Islamic law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mr. Muhammad Irwan |
Date Deposited: | 29 Jun 2021 02:57 |
Last Modified: | 29 Jun 2021 02:57 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/48826 |
Actions (login required)
View Item |