KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MENURUT PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NOMOR : POL / 02 / XII / 1995

PANCA, MUHAMMAD INDRA and Panjaitan, Saut Parulian and Adisti, Neisa Angrum (2021) KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MENURUT PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NOMOR : POL / 02 / XII / 1995. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (5MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_01_FRONT_REF.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_01_FRONT_REF.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (806kB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (298kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (348kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (188kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_05_REF.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621002_0021016304_0003128803_05_REF.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (166kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995 yang membahas pokok rumusan Permasalahan yaitu : 1) Untuk mencari tau bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995. 2) Untuk mencari tau bagaimana prosedur dan persyaratan dalam pemberian izin keramaian diwilayah Polsek Indralaya Utara. Dalam Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini, Untuk lebih menunjang informasi yang digunakan dari bahan - bahan hukum maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan Kapolsek dan juga Kanit Intel Polsek Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.Perizinan merupakan perangkat umum administrsi yang digunakan untuk mengendalikan warganya, izin pada prinsipnya memuat larangan, perizinan dan Pemberitahuan yang merupakan dasar pengecualian Undang – Undang. Yaitu salah satunya yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian. Dasar dari izin keramaian dari pihak kepolisian Pol. Juklap / 02 / XII / 1995. Tanggal 26 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a,c,e,f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memberikan izin dan mengawasi kegiatan di keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam Sanksi hukum jika terjadi suatu pelanggaran dalam izin keramaian, keamanan, dan ketertiban pihak kepolisian dapat melakukan tindakan sanski sudah berlaku, seperti dalam pasal 510 KUHP, dalam perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan juga bisa dikenakan sanksi pidana jika terjadi suatu yang dapat menghilangkan nyawa seseorang maupun merugikan seseorang.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Juklap Kapolri Nomor Pol / 02 / XII / 1995 Tentang Izin Keramaian.
Subjects: K Law > K Law (General) > K3150 Public law
K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB410 Law reform and policies. Criticism
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Users 12631 not found.
Date Deposited: 29 Jun 2021 02:46
Last Modified: 29 Jun 2021 02:46
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/48838

Actions (login required)

View Item View Item