CRISTY, CAESA and Achmad, Ruben and Novianti, Vera (2018) KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM STATUTA ROMA TERKAIT HUKUM PIDANA DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA NON-PIHAK STATUTA ROMA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Preview |
Text
RAMA_74201_02011381520241_0002095502_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02011381520241_0002095502_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (434kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381520241_0002095502_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (472kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381520241_0002095502_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (101kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381520241_0002095502_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (340kB) | Request a copy |
Abstract
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) adalah penegak utama hukum pidana internasional. Namun, karena menganut asas kedaulatan negara yang mana merupakan asas yang harus dihormati, maka Mahkamah Pidana Internasional bersifat komplementer terhadap pengadilan nasional masing-masing negara. Hal ini menimbulkan persoalan antara hubungan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri dengan asas ne bis in idem yang tertera dalam Statuta Roma. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan asas ne bis in idem yang ada di dalam Statuta Roma yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah terhadap yang ada di KUHP Indonesia, Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam kemungkinannya menangani kasus yang merupakan yurisdiksinya, terkait asas unwilling dan unable, termasuk pula yang terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia hingga saat ini masih belum meratifikasi sehingga masih menjadi negara non-pihak. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sehingga cara memperoleh bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah melalui studi dokumen, studi pustaka dan studi kasus terhadap berbagai buku, jurnal, peraturan, serta materi yang relevan. Instrumen-instrumen tersebut, baik primer maupun sekunder yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas ini kemudian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan mengacu pada norma-norma Hukum Pidana yang ada.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ne Bis in Idem, Statuta Roma, International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional, Negara Non-Pihak, Hukum Pidana Indonesia, Pelanggaran HAM Berat |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs Sri Astuti |
Date Deposited: | 28 Aug 2019 01:46 |
Last Modified: | 28 Aug 2019 01:46 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4930 |
Actions (login required)
View Item |