PENERAPAN PASAL 27 AYAT 1 KUHAP TENTANG KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN

FADLY FZ, MUHAMMAD ASROOL and Nasse, Syarifuddin Petta and Nashriana, Nashriana (2019) PENERAPAN PASAL 27 AYAT 1 KUHAP TENTANG KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (721kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (504kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (331kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (338kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419190_0014125402_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penahanan yang dilakukan pada setiap instansi memiliki proses atau mekanisme tersendiri dalam hal peralihan wewenangnya untuk menahan terdakwa. Peralihan wewenang pada tingkat bandinglah yang menjadi sorotan pada penulisan skripsi ini. Sebab, peralihan pada tingkat ini sudah dapat terjadi hanya dengan adanya permohonan banding melalui telepon atau telegram dan belum melampirkan berkas perkara. Sedangkan pengeluaran surat perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi membutuhkan berkas perkara untuk menunjuk majelis hakim yang akan mengeluarkan surat perintah penahanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan pengeluaran surat perintah penahanan oleh Pengadilan Tinggi di lakukan oleh ketua Pengadilan tinggi dan bukan hakim majelis yang akan mengadili perkara banding tersebut, di karenakan hasil dari persetujuan ketua Pengadilan Tinggi. Serta hasil penelitian ini juga menunjukan penjatuhan penahanan yang dilakukan oleh hakim pengadilan mengandung alasan pembenar dan tidak melanggar HAM.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penahanan, Peralihan Wewenang, Hak Asasi Manusia.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	28 Aug 2019 02:08
Last Modified:	28 Aug 2019 02:08
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4932

Actions (login required)

View Item