STUDI KOMPERATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

NAOMI, NAOMI and Pettanase, Syarifuddin and Nashriana, Nashriana (2018) STUDI KOMPERATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381520203_0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381520203_0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (354kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520203_0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (345kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520203_0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520203_0014125402_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12kB) | Request a copy

Abstract

Untuk melakukan penelitian terhadap “Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” tersebut, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (a) Implikasi Yuridis Mengenai Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: (a1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; (a2) Timbulnya ketidakpastian hokum; (a3) BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.; (a4) Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri; (a5) Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksaan dari suatu hukum; dan (a6) Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika; dan (b) Solusi Hukum Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: (b1) Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwennang membuatnya; (b2) Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan (b3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum. Penelitian ini merekomendasikan: (a) Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut. (b) Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan (c) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penangkapan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, BNN, POLRI
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Kharisma Afrianti
Date Deposited:	28 Aug 2019 07:28
Last Modified:	28 Aug 2019 07:28
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/5017

Actions (login required)

View Item