(Peer Review) Dampak Peraturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank.

Novera, Arfianna (2021) (Peer Review) Dampak Peraturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank. Fakultas Hukum Unsri. (Unpublished)

[thumbnail of Reviwer dampak peraturan tentang akses informasi keuangan.pdf]
Preview
Text
Reviwer dampak peraturan tentang akses informasi keuangan.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan. Melalui perppu ini, pemerintah juga meniadakan aturan kerahasiaan dari lembaga jasa keuangan terkait dengan pembukaan akses keuangan nasabah atau wajib pajak seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 8 Perppu Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perppu. Keadaan kegentingan dan mendesak juga diartikan bahwa dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur akses data melalui permintaan (by request) dan hanya mencakup tujuan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, justru disini letak persoalannya ketiadaan data awal yang akurat membuat pemeriksaan pajak tidak evektif dan rawan menimbulkan sengketa yang berliku tanpa ujung. Pemerintah menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP, petugas pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Item Type: Other
Subjects:
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs Arfiana Novera
Date Deposited: 31 Aug 2021 07:50
Last Modified: 31 Aug 2021 07:50
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/50272

Actions (login required)

View Item View Item